UMKM Kalimantan Barat Menuju Satu Data Indonesia

UMKM Kalimantan Barat Menuju Satu Data Indonesia

PONTIANAK- Pemerintah perlu mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan dan kemudahan pemutakhiran data serta mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Demikian pernyataan Anselmus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dalam kata sambutannya mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, Rabu 9 September 2020, dalam Rapat Penyusunan Database UMKM se-Kalimantan Barat, di Hotel Avara, Jalan Gajah Mada, Pontianak.

Anselmus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar

Menurut Anselmus, basis data UMKM berupaya mengacu kepada Satu Data Indonesia dengan harapan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), aplikasi online data sistem (ODS) dan laporan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dapat sinkron dan menjadi data UMKM yang akurat.

Dalam kesempatan itu Anselmus menyampaikan harapannya kepada para pejabat eselon III dan IV di lingkungan 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar khususnya para peserta yang notabene Pembina dan Petugas ODS untuk fokus melakukan pendataan bagi pelaku usaha yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor 518/0289/KUMKM-IV.2 tertanggal 27 Januari 2020 perihal pendataan pelaku UMKM.

Terkait program Warung Desa yang dicanangkan Gubernur Kalbar, dalam kesempatan itu  Anselmus mengajak para pejabat eselon III dan eselon IV untuk fokus membina UMKM dalam hal akses pembiayaan dan permodalan, akses pemasaran dan jaringan agar Warung Desa di 12 kabupaten segera terwujud.

Paikun selaku Ketua Panitia Pelaksana Rapat Penyusunan Database UMKM se-Kalimantan Barat mengemukakan, tujuan rapat ini adalah berupaya melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data UMKM antara provinsi dan kabupaten/kota agar lebih tertata. Selain itu, ujarnya mencari solusi atas kendala dan permasalahan tentang pendataan UMKM sehingga perwujudan data UMKM secara lebih berkualitas untuk ke depan dapat segera terealisasi.

Sebagaimana diketahui, sampai semester pertama 2020, ada sejumlah pelaku 19.503 UMKM yang bersumber dari 14 kabupaten/kota.

Sementara itu secara terpisah Suherman selaku Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar mengemukakan sinkronisasi data, data terintegrasi, penyajian data terkini sudah menjadi tuntutan di era keterbukaan informasi saat ini. “Penyajian data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi tolok ukur kinerja kantor saat ini,”ujar Suherman.

Admin Dinkop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pengunjung

Copyright © 2020 | diskopukm.kalbarprov.go.id | Diskop UKM Provinsi Kalbar