Kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang

Kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang

Kegiatan kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 10 November 2020 yang membidangi Pendapatan dan Keuangan Daerah, dipimpin Ketua Pansus Ignasius Irawan, menyatakan “Kami datang untuk konsultasi dan koordinasi terkait koperasi UMKM dalam kaitannya sebagai penopang ekonomi masyarakat khususnya peran koperasi UMKM bagi kontribusi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang “.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat diwakili antara lain Veronika Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, Imelda Kepala Seksi Fasilitasi, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM Koperasi, Eko Suherman Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Resmiguno Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi serta Endang Kepala Sub Bagian Renja, Monitoring dan Evaluasi.

Adapun kunjungan DPRD Kabupaten Ketapang adalah untuk mendapatkan gambaran dan masukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan koperasi UMKM di Kabupaten Ketapang.

Adapun rombongan dari DPRD Kabupaten Ketapang terdiri dari Ignasius Irawan (Fraksi Nasdem), Abdul Aen (Fraksi Gerindra), H.Abdul Sani (Fraksi PPP)  dan Tini (Fraksi Hanura).

“Perkembangan koperasi di Kabupaten Ketapang belum mengalami kemajuan berarti, terdapat keterbatasan pemahaman terhadap koperasi dan brand koperasi di masyarakat pun masih teramat kurang”, demikian dinyatakan oleh Abdul Aen. Dalam pernyataan tersebut Abdul Aen menginginkan adanya suatu wadah lembaga ekonomi seperti misalnya koperasi, dimana hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi PAD bagi daerah.

“Komisi III sudah berusaha mendorong pengembangan sektor sumber daya ekonomi di Ketapang, contohnya penguatan ekspor gula merah asli daerah Ketapang ke Singapura serta perencanaan pengelolaan pertambangan melalui koperasi”, sambung Tini dalam pertemuan tersebut.

Ignasius Irawan menginformasikan terkait kondisi yang ada di Ketapang bahwa koperasi lebih banyak hanya sebatas nama namun tidak aktif, terutama juga koperasi di sektor perkebunan banyak terdapat kevakuman bertahun-tahun, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan serta bermasalahnya pola kemitraan dengan perusahaan-perusahaan mitra koperasi.

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Tini “Ketapang memiliki sumber daya manusia di bidang usaha mikro kecil yang sangat berpotensi, namun sampai saat ini untuk pengelolaan produk dengan baik serta sarana promosi dan pemasaran masih sangat minim”, oleh karena itu beliau berharap perlu terobosan dan inovasi yang kuat dari OPD Pembina Koperasi UMKM di Ketapang untuk lebih bersinergi dengan pihak lainnya dalam rangka meningkatkan akses pasar melalui penguatan produk-produk lokal unggulan Ketapang.

Tanggapan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat Veronika Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi “Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat sudah berusaha melakukan inovasi terkait pemasaran produk unggulan dengan memanfaatkan teknologi website sehingga produk-produk unggulan dari daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dapat dipromosikan kepada masyarakat luas baik di dalam daerah maupun sampai dengan mancanegara, namun sampai saat ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang belum mempromosikan produknya melalui website yang telah kami buat”. Dijelaskan Veronika pada portal menu produk unggulan daerah di website https://diskopukm.kalbarprov.go.id/ ditampilkan visual video, photo, narasi produk, produsen produk serta nomor kontak produsen baik koperasi maupun umkm.

Khusus Kabupaten Ketapang Veronika menyampaikan pula agar mohon bantuan untuk kembali mengkonfirmasikan Pemda Kabupaten Ketapang terutama dinas membidangi Koperasi UMKM untuk segera menindaklanjuti sarana pemasaran berbasis IT website ini, sehingga permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu Dewan Komisi III sekalian sampaikan tadi untuk permasalahan promosi pemasaran dapat memiliki solusi. Sehubungan dengan kebutuhan akses pembiayaan koperasi, pada website juga telah diinformasikan mengenai akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) seperti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh akses pembiayaan tersebut.

Adapun dari sisi anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi, Endang Kepala Sub Bagian Renja, Monitoring dan Evaluasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat menginformasikan bahwa pada tahun berjalan 2020 ini, terdapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik khusus peruntukan kegiatan pelatihan yang diserahkan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang. “Dikarenakan kondisi pandemic covid 19 untuk sementara waktu ini memang masih ada penangguhan dan perencanaan ulang dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud”, lanjut Endang.

Terkait revitalisasi koperasi yang dimaksudkan untuk lebih mengaktifkan kembali koperasi dari segi kelembagaan maupun usaha, Resmiguno Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat  menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri KUKM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi, yang kemudian dicabut dan esensi revitalisasi koperasi tersebut tertuang dalam kebijakan dan strategi pembinaan koperasi Pasal 147 sampai dengan Pasal 163 Peraturan Menteri KUKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, dimana diamanatkan Reformasi Koperasi melalui Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan Koperasi.

Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata kenang-kenangan dari Ignasius Irawan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang kepada Ir. Ansfridus J. Andjioe, ME Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, dan sebagai penutup Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas kegiatan kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang dan semoga sinergitas antara seluruh pihak baik Eksekutif maupun Legislatif dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Koperasi UMKM di Kalimantan Barat.

Admin Dinkop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pengunjung

Copyright © 2020 | diskopukm.kalbarprov.go.id | Diskop UKM Provinsi Kalbar